PEMANFAATAN RUANG ATAS TANAH DALAM PEMBANGUNAN TOL LAYANG KOTA MAKASSAR DARI PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) pengaturan pemanfaatan ruang di atas tanah berdasarkan hukum agraria (2) pemanfaatan ruang pada pembangunan jalan tol layang dalam kaitannya tata ruang Kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan secara empiris, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan lapangan. Permasalahan pemanfaatan ruang di atas tanah berdasarkan hukum agraria pada pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pihak pemerintah yang memberikan keterangan untuk penguasaaan/penggarapan tanah.
Hasil Penelitian menunjukkan (1) pengaturan pemanfaatan ruang di atas tanah pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani berdasarkan hukum agraria dapat dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jalan Tol Layang A.P Pettarani merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Jalan Tol Layang A.P Pettarani juga tidak membutuhkan pembebasan lahan dan pengadaan tanah karena Jalan Tol Layang tersebut dibangun di atas jalan yang sudah bersertifikat milik pemerintah dan termasuk dalam perencenaan tata ruang yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar; (2) Pemanfaatan pembangunan jalan tol layang Kota Makassar menurut narasumber Badan Pertanahan Nasional (BPN) & Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tergolong efektif dan mengikuti tahapan perjanjian BOT yang telah disepakati oleh pihak pemerintah dan badan usaha. Kontraktor proyek jalan tol telah memberikan pengaruh positif terhadap investasi yang bertitik tolak pada dua faktor yaitu biaya ekonomi dan manfaat (benefit) terutama kepada masyarakat umum.