TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PADA PABRIK YANG BERCEROBONG DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURYANI SAKINAH, Nomor Induk Mahasiswa B12116512, dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Pada Pabrik Yang Bercerobong di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (dibimbing oleh Romi Librayanto dan Zulkifli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan pengawasan perizinan pada pabrik yang bercerobong di DKI Jakarta dan (2) mengetahui bagaimana sanksi adminitratif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pabrik bercerobong yang melanggar syarat-syarat perizinan.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data primer dan data sekunder secara deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan, menguraikan, serta memberikan pemahaman permasalahan secara jelas terkait penelitian ini. Dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu dengan (1) peninjauan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan pada pabrik bercerobong di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sesuai dengan syarat-syarat perizinan yang ketetapan baku mutu emisi dengan kewajiban industri besi dan baja memasang Continuous Emission Monitoring System atau CEMS telah diatur dalam Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. (2) Pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah kepada industri besi dan baja, dan industri pembangkit sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memasang CEMS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, Pengawasan Lingkungan, Pabrik Bercerobong.