TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN (Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)


Yulianti, Rina (2022) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN (Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011181337_skripsi_07-06-2022 cover1.png

Download (139kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011181337_skripsi_07-06-2022 1-2.pdf

Download (582kB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011181337_skripsi_07-06-2022 dp.pdf

Download (171kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011181337_skripsi_07-06-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (722kB)

Abstract (Abstrak)

Rina Yulianti (B011181337) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln). Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan merupakan delik formil yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta dapat pula ditemui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan namun tidak diatur secara spesifik. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah tepat mengingat terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dan selama persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 20 Jun 2022 07:21
Last Modified: 20 Jun 2022 07:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16949

Actions (login required)

View Item
View Item