IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF PUBLIC HEALTH CENTER ACCREDITATION POLICY IN MAKASSAR CITY

IRMINA ADI RINGRIH. Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas di Kota Makassar (dibimbing oleh Indar dan Balqis).

Akreditasi puskesmas adalah strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif – eksploratif dengan pendekatan kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi literatur kepada seluruh informan penelitian. Informan penelitian purvosive sampling. Variabel penelitan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan baik, baik antara kepala puskesmas dengan stafnya maupun dengan lintas sektor lainnya. Kebijakan terkait akreditasi puskesmas juga telah dilakukan seperti pembentukan tim pokja akreditasi yang tertuang dalam SK struktur organisasi akreditasi puskesmas. Sumberdaya manusia sudah memenuhi standar ketenagaan berdasarkan Permenkes 43 tahun 2019 baik puskesmas rawat inap maupun non rawat inap, namun terdapat beberapa petugas yang mempunyai beban kerja yang berlebihan. Sarana dan prasarana di puskesmas sudah cukup memadai dan telah tersedia sekitar 60 – 80%, akan tetapi terdapat puskesmas dengan kondisi bangunannya rusak dan perlu perbaikan, serta bangunan puskesmas yang belum sesuai standar. Disposisi/sikap telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena adanya penggalangan komitmen di setiap puskesmas. Struktur birokrasi sudah menjalankan mekanisme akreditasi cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya SOP berdasarkan Permenkes 46 Tahun 2015 yang digunakan dalam pelayanan/tindakan. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dari aspek komunikasi, disposisi/sikap dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun dari aspek sumber daya, adanya beban kerja berlebihan yang dialami oleh beberapa staf/petugas. Diharapkan adanya pemerataan tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan kepada setiap petugas/staf.
Keywords : Implementasi, Kebijakan, Akreditasi, Puskesmas, Kota Makassar