TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)

Penelitiani ini bertujuan untuk menganalis berdasarkan tinjauan yuridis putusan bebas tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Bahan hukumyang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet
sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukm tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kualifikasi tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas terkait Pasal 103 Ayat 1; (2) Penulis menolak putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Berdasarkan Surat Telegram Panglima No. ST/398/2009
tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI No.
ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober yang isinya ada mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama. Melalui surat ini,
dengan jelas bahwa terdakwa layak diberi sanksi sesuai pasal yang berlaku dikurangi masa tahanan.
Penulis berharap adanya peraturan (hukum positif) di Indonesia yang secara khusus mengatur pelanggaran perbuatan susila dengan paksaan dan usia dewasa dan dalam penanganan homoseksualitas di lingkungan TNI, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelanggaran homoseksual yang dilakukan seorang militer aktif bilamana dapat dibuktikan dalam persidangan maka
dikategorikan sebagai tindak pidana “tidak menaati aturan perintah dinas.”