Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menemukan dan merumuskan perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, (2) Menemukan dan merumuskan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, (3) Menemukan dan merumuskan konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan-pendekatan penelitian tersebut dirumuskan dengan menggunakan penalaran dedukti dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenararan objektif mengenai isu hukum penelitian.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal ini di buktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, (2) Pemidanaan yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih dominan pidana penjara dengan pertimbangan bahwa penerapan pemidanaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, (3) Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun kenyataannya penerapan keadilan restoratif belum dilakukan secara penuh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan diversi sehingga hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan anak mendapatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang layak, sehingga anak berpeluang kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan temuan tersebut maka perlu mereformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 7 ayat (2) huruf a , Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 79, Pasal 82 ayat (3), Pasal 105 ayat (1).