IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 85/PUU-XI/2013

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk Menganalisis dan Menjelaskan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 85/PUU-XI/2013, 2). Untuk Menganalisis dan Menjelaskan pengaturan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Koonstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Atas pertimbangan bahwa para pemohon melampirkan identitas dan akta pendirian berbadan hukum, maka para pemohon dari pemohon 1 sampai pemohon 11 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) kecuali pemohon 3. Terhadap pokok permohonan, bahwa keberadan UU 7/2004 benar-benar merugikan para pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat dan jika undang-undang tersebut dibatalkan maka kerugian tersebut dapat berhenti, maka mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon dan membatalkan berlaku UU 7/2004 Tentang sumber daya air 2). Terhadap pengaturan SDA, beberapa kesimpulan diantaranya: a) Implikasi pembatalan UU 7/2004 maka dikembalikan ke UU 11/1974 sampai dibentuk UU terbaru yang mengatur SDA b) Paradigam pengaturan SDA pada dasarnya telah bergeser dari swastanisasi berbasis profit oriented ke pengelolaan Bersama oleh BUMN/BUMD/BUMDes Bersama partisipasti aktif pemangku kepentingan didekat sumber daya air. c) Roh pengaturan SDA pada dasarnya terletak pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan pembatasan yang ditetapkan oleh MK dalam Putusan 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya negara mengusai SDA dan mengelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menonjolkan aspek ekonomi dari SDA sehingga SDA dominan dikelola oleh swasta atau perorangan.