Analisis Penetapan Konsinyasi Di Pengadilan Negeri Maros Terhadap Proyek Rel Kereta Api Makassar-Pare Pare (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Perma No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap penetapan konsinyasi dalam memberikan kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan tipe penelitian huku mempiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Efektivitas Perma No.3 Tahun 2016 saat ini adalah tidak menjamin adanya kepuasan masyarakat dikarenakan keberatan yang diajukan oleh masyarakat ditolak oleh Pengadilan Negeri Maros. Upaya hukum yang dapat masyarakat lakukan adalah kasasi. Selain itu juga penyelesaian konsinyasi di Pengadilan Negeri Maros tidak efektif karena begitu banyaknya kasus konsinyasi, hanya diselesaikan oleh hakim ketua dan juga tidak efektifnya Perma No 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2)Upaya Penerapan Konsinyasi tidak menjamin dalam memberikan kepastian hukum dalam kepentingan masyarakat yang mana kepastian hukum ini harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil namun ganti rugi yang layak bagi masyarakat tidak tercapai sehingga penolakan terjadi, masih terdapat banyak kekurangan yakni saat nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik lahan tidak sesuai besarannya dan terkadang Hakim ketua meminta penambahan kepada pihak BPN untuk menambahkan uang ganti rugi tersebut dengan mendengarkan asas pantas dan layak untuk masyarakat.