TINJAUAN YURIDIS ATAS JANGKA WAKTU PENETAPAN TERSANGKA DALAM LINGKUP PRAPERADILAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis terkait
perlunya pengaturan terhadap jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan menganalisis implementasi pengaturan jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan yang diatur dalam uu no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana,
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.. Bahan hukum
sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.
Adapun hasil dari penelitian ini yakni bahwa jangka waktu penetapan tersangka belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak terdapat didalamnya kepastian hukum terhadap tersangka yang jangka waktu penetapan tersangkanya berlarut – larut kemudian terkait minimal dua alat bukti diatur dalam 183 KUHAP yang dimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti yang sah yakni : Keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.