PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 (Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019)

Achmad Faried (B011171562), Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019. Dibawah bimbngan oleh Naswar Bohari sebagai Pembimbing Utama dan Dian Utami Mas Bakar sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum utamanya asas kepastian hukum oleh pejabat pemerintahan dalam menerbitkan produk hukum berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil serta bentuk sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (ptdh pns) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus guna mengkaji isu hukum untuk kemudian memberikan pandangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil telah menjamin kepastian hukum itu sendiri akan tetapi dalam pelaksanaan Keputusan Bupati nomor 888/14/2019 adalah kurang tepat, sebab penerbitannya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mencakup tiga indikator yakni landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta rasa keadilan. Adapun bentuk sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (ptdh pns) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pemeriksaan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berjalan sehingga Pertanggungjawaban pemerintah tidak sepenuhnya terlaksana sesuai apa yang telah diatur dalam Undangundang.