ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain itu juga mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur lainnya di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.
Dari penelitian ini diperoleh hasil, 1) kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Karna terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana maka perbuatannya merupakan perbuatan perbarengan perbuatan atau Concursus Realis. 2) Penerapan hukum sudah tepat karena
telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun terdapat perbuatan terdakwa yang tidak dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu mengenai pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor
464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara hukum pidana materiil sudah tepat. Namun, seharusnya Penuntut Umum dapat menambahkan dakwaannya mengenai tindak pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP padahal unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi.