Analisis Hukum Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bank Indonesia Dalam Pencegahan Risiko Sistemik Pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk peran Bank Indonesia dalam pencegahan risiko sistemik akibat pandemi Covid-19 dan untuk menguraikan implikasi hukum kebijakan PLJP Bank Indonesia pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UU Bank Indonesia, UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, PBI dan PDAG tentang PLJP. Bahan sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan tesis. Teknik pengumpulan bahan melalui metode studi kepustakaan yang disusun secara sistematis dan preskripsi untuk memberikan gambaran dan solusi atas isu hukum yang diteliti.
Hasil penelitian, yakni 1) Bentuk peran Bank Indonesia sebagai LoLR dalam pencegahan risiko sistemik pada masa pandemi Covid-19 diimplementasikan dalam bentuk pemberian PLJP terhadap bank pemohon yang memiliki agunan dengan kriteria yang layak. Pemberian PLJP membentuk stabilitas sistem keuangan dengan indikator berupa: a) kuatnya stabilitas sistem keuangan akibat rendahnya inflasi dan pasokan likuiditas yang memadai, b) penurunan BI-7DRRR menjaga suku bunga dan memasok kebutuhan likuiditas perbankan, c) meningkatnya likuiditas perbankan oleh PLJP tepat sasaran menciptakan stabilitas NPL. 2) Implikasi hukum pemberian sanksi PLJP terhadap bank pelanggar dibedakan menjadi 3 (tiga kategori) dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter hingga diturunkannya status kepesertaan dari aktif menjadi ditangguhkan, dibekukan, atau bahkan ditutup dapat berdampak sistemik bagi bank lainnya.