PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH PADA MASA PEMBLOKIRAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis, bentuk tanggung jawab pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Manado atas terbitnya sertipikat ganda pada masa pemblokiran; dan (2) menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber bahan hukum adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kota Manado atas terbitnya sertipikat ganda pada masa pemblokiran adalah dengan melaksanakan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan sertipikat yang terbukti cacat administrasi dalam penerbitannya. Selain itu, pihak BPN Manado juga melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa pertanahan. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya sertipikat ganda tidak hanya dapat mengajukan gugatan pembatalan sertipikat namun juga dapat menuntut secara perdata dan pidana terhadap oknum BPN yang dapat diduga terlibat dalam proses penerbitan sertipikat ganda tersebut. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda yaitu pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi objek sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Manado untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah dengan membatalkan sertipikat yang terbukti cacat administrasi. pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan baik secara preventif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara represif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertipikat ganda hak atas tanah.