IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK - HAK RAKYAT ATAS TANAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status hak atas tanah yang dikuasai turun–temurun pada kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng dan menganalisa bentuk penyelesaian konflik bagi masyarakat di kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di Kampung Umpungeng dan Kampung Ale Sewo Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKH VII Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh melului studi pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Status hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan Laposo Niniconang didasarkan atas penguasaan secara hukum adat yang merupakan pemilik atas hak atas tanah.(2) Bentuk penyelesaian konflik agraria pada kawasan hutan Laposo Niniconang, yaitu dengan pelepasan kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun dengan Program Tanah Objek Agraria Kawasan Hutan dan Program Perhutanan Sosial.