TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (Studi kasus No.06/Pid.Pra/2020/PN-MKS) = JURIDICIAL REVIEW OF DETERMINATION SUSPECT IN A LIST OF PEOPLE SEARCH (Case Study No.06/Pid.Pra/2020/PN-MKS)

UMIARFIKA (B11116587), “Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No. 06/Pid.Pra/2020/PN – Mks)” di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas praperadilan tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara praperadilan dengan nomor putusan 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS. Di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku – buku, literatur dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Mahkamah Agung, dalam penerapannya mengatur: (a) dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan; (b) jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterimal; dan (c) terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum; dan (2) Dalam kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS yang melibatkan Pemohon (Hengky Lisady) yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon karena Termohon tidak memiliki bukti permulaan (minimal 2 alat bukti yang sah) dan pemohon bukan merupakan tersangka yang ingin melarikan diri sebagaimana larangan yang diatur oleh SEMA No. 1 Tahun 2018.