Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar = Implementation of Performing Rights Royalties by the National Collective Management Organization in Restaurants and Cafes in Makassar City

Clara Aurelia Ferandji (B11116011) dengan Judul “Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Oky Deviany Burhamzah sebagai Pembimbing I dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di Kota Makassar dan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti performing rights yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif berisi fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, baik dari LMK maupun LMKN dalam melakukan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di kota Makassar tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah mengatur mengenai adanya wajib royalti bagi pengguna Hak Cipta secara komersial. Kedua, pencipta kurang terlindungi dalam memperoleh royalti performing rights karena kurangnya database dan aturan terkait pemutaran musik melalui aplikasi daring. Selain itu, LMK KCI dalam melakukan penarikan royalti kurang maksimal sebab hanya berfokus pada bidang usaha karaoke saja namun, untuk penarikan royalti pada bidang usaha lain seperti jasa kuliner restoran dan kafe tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga, hak ekonomi dari pencipta belum didapatkan sepenuhnya karena penarikan royalti tidak mencakup semua pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014.
Keywords : royalti, performing rights, LMK, LMKN.