REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF


Almina, Asrul (2021) REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
P0400316319_disertasi_cover1.jpg

Download (280kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
P0400316319_disertasi_bab 1-2.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
P0400316319_disertasi_daftar pustaka.pdf

Download (253kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
P0400316319_disertasi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui fungsi dan wewenang kejaksaan dalam melaskanakan tugas penuntutan, 2) mengetahui keterkaitan tuntutan pidana dengan putusan hakim, 3) tuntutan pidana yang ideal dalam mewujudkan putusan hakim yang progresif.
Penetilian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yang untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada, mendeskripsikan bagaimana kondisi peradilan dengan bentuk surat tuntutan yang selama ini dilaksanakan dan menganalisisnya untuk menemukan penyelesaian yang lebih baikdengan tipe yang normatif Tipe penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), komparasi (comparative approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach), sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka metode teknik pengumpulan data yang digunakan dengan kuisioner dan wawancara, studi kepustakaa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konstruksi surat tuntutan yang memuat tuntutan pidana telah menimbulkan berbagai masalah berdasarkanfakta-fakta konkrit yang terutama telah mendegradasi independensi hakim didalam memutus perkara pidana, 2) rekonstruksi tuntutan pidana oleh Kejaksaan mengingat bahwa peletakan penegakan hukum tidak berada dalam sekat procedural justice yang menafikkan substantial justice. 3) Rekonstruksi tuntutan pidana adalah salah satu jalan keluar yang dimaksudkan untuk menempatkan posisi penuntut umum tetap berada dalam wewenangnya dan tidak menjadi setengah hakim sebagai pihak yang turut menentukan berat ringannya hukuman. Posisi penuntut umum adalah murni untuk membuktikan tidak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tidak memasuki wilayah kewenangan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, sehingga dalam hal ini hakim benar-benar merdeka di dalam penilaiannya dan pertimbangan-pertimbangannya didalam mengambil keputusan

Item Type: Thesis (Disertasi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Rekonstruksi, Tuntutan Pidana, Independe
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: S.I.P Zohrah Djohan
Date Deposited: 31 May 2022 01:16
Last Modified: 31 May 2022 01:16
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16214

Actions (login required)

View Item
View Item