AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DEBITOR TERHADAP PEMEGANG OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan serta menjelaskan; (2) menganalisis perlindungan hukum kreditor sebagai pemegang objek jaminan hak tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Lokasi penelitian di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Sumber data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dari penelitian yang mengutamakan mutu/kualitas dari data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan adalah hapus sebagai harta bersama, sebab konsekuensi dari pembatalan perkawinan adalah keadaan dianggap kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya perkawinan, maka dianggap tidak pernah ada harta bersama. Selanjutnya, terkait dengan harta benda selama perkawinan yang dimaksud tetap berstatus sebagai objek jaminan yang diikat dengan jaminan pembebanan berupa Hak Tanggungan atas perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara kreditor (Bank) dan debitor (Termohon).; (2) Perlindungan hukum kreditor sebagai pemegang objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai kreditor preferen yang pemenuhan piutangnya akan didahulukan dari pada kreditor lainnya. Sebab, pembatalan perkawinan tidak mengubah status dari harta benda perkawinan sebagai objek jaminan yang diikat Hak Tanggungan oleh kreditor atas perjanjian pokok utang piutang.