PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untukMengkajidan menganalisis : (1) Pengaturan hukumtentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, (2) Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam mewujudkan optimalisasi pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, (3) Pengaruh faktor budaya hukum aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terhadap Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, data diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) data kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dibutuhkan suatu formulasi pengaturan hukum untuk memberantas korupsi dan mengembalikankerugian keuangan negara dengan regulasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah denganUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 2 dan 3 dari undang-undang tersebut. (2) Pengembalian kerugian keuangan negara belum dapat berjalan dengan efektif, karena terdakwa dan atau terpidana lebih cenderung memilih sanksi subsider dengan hukuman membayar uang pengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara. (3) Budaya hukum sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum, karena faktor budaya hukum sangat berperan dalam menentukan corak hukum masyarakat dalam suatu bangsa. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat demikian pula sebaliknya budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.