PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan (2) Memproyeksikan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian dilaksanakan melalui studi pustaka untuk pengumpulan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer bersumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Institute for Criminal Justice Reform, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi sistem peradilan pidana memiliki core business berkaitan dengan empat fungsi utama, terdiri atas fungsi pembimbingan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan, dan pengawasan. Keempat fungsi yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdampak terhadap optimalisasi pendekatan individual treatment dalam penanggulangan kejahatan Akan tetapi, hal ini belum mampu dilaksanakan secara optimal disebabkan sejumlah faktor, di antaranya jumlah UPT Bapas yang hanya terdiri atas 90 (sembilan puluh) UPT, rasio Pembimbing Kemasyarakatan dengan penanganan Klien Pemasyarakatan yang masih memiliki disparitas cukup tinggi, serta keterbatasan anggaran dan (2) Rancangan pembaruan sistem peradilan pidana membutuhkan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan secara fundamental khususnya dalam tiga aspek utama, yakni penguatan kebijakan alternative dispute resolution, eksistensi pedoman pemidanaan, dan fungsi pembimbingan serta fungsi pengawasan pada berbagai jenis pidana maupun tindakan. Hasil studi komparasi penulis juga menemukan adanya optimalisasi fungsi dari petugas pidana percobaan dan pelepasan bersyarat pada implementasi sistem peradilan pidana yang terdapat di 6 (enam) negara yakni Belanda, Amerika Serikat, Australia, Swedia, Singapura, dan Kanada.