PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

Dicky Prayogo (B012191064), Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. (Dibimbing oleh Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P Selaku Pembimbing II).
Penelitian bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan ruang terhadap kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pemanfaatan kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar.
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum sosio-yuridis, yaitu sampel penelitian ditetapkan secara Purposive Sampling. Data yang diteliti meliputi data primer dengan cara terjun lansung kelapangan untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis data yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.
Hasil penelitian menunjukan: 1) Pemanfaatan ruang terhadap kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar belum efektif. Pengaturan melalui Perda RTRW Kota Makassar tidak mengedepankan orientasi risiko atas penyatuan kawasan Panakkukang yaitu Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Panakkukang. Sehingga banyak dampak yang timbul sebagai akibat dari Perda RTRW Kota Makassar tersebut. 2) Penerapan sanksi terhadap pemanfaatan kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar masih belum efektif. Mengingat belum adanya penegakan hukum berdasarkan Perda RTRW Kota Makassar. Selain itu, koordinasi antara Satpol PP selaku penegak hukum dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar selaku pemberi rekomendasi atas dijatuhkannya sanksi, juga relatif tidak sinergis. Sehingga terjadi pengabaian terhadap kasus-kasus yang seyogianya dapat dijatuhkan sanksi.