BATASAN HUKUM KEWENANGAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL BPK TERHADAP BUMN PERSERO DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

Penelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN.
Kedua, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN yang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif
analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN disebabkan ketidaktelitian pembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenang
memeriksa BUMN adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagai lembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategis
keuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dan kemanfaatan keuangan Negara