TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG ISINYA TIDAK BENAR DAN TIDAK LENGKAP (Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Nafra Nurdianty Utina (B011171637). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap (Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks). Di bawah bimbingan Haeranah Sebagai Pembimbing l dan Andi Muhammad Aswin Anas Sebagai Pembimbing ll
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam putusan nomor 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.
Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana penyerahan surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak Pasal 39 Ayat 1 huruf c adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada Pasal 39 Ayat 1 huruf d adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, dan penerapan sanksi pidana dalam kasus nomor 224/Pid.Sus/2020/PN/Mks sudah tepat sebagaimana dakwaan, tuntutan, pembelaan terdakwa, alat bukti, dan fakta persidangan.