Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Online Dispute Resolution (ODR) telah memiliki dasar pengaturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia dan juga untuk mengetahui apakah perlu ada pengaturan secara khusus terkait Online Dispute Resolution (ODR) untuk penyelesaian sengketa bisnis e-commerce di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, instrumen hukum internasional, buku, hasil karya ilmiah, jurnal, serta beberapa bacaan hukum yang bersumber dari internet. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif. Data diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis tentukan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1)Pemaknaan ODR oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda dengan apa yang diadopsi oleh UNCITRAL Technical Notes on ODR. Penulis berpendapat bahwa adanya perbedaan pemaknaan ini membuat dasar pengaturan ODR di Indonesia belum jelas dan komprehensif. (2)Untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka dibutuhkan sebuah bentuk pengaturan khusus terkait ODR sebagai payung hukum terlaksananya metode ini. Menurut analisis penulis, penyusunan Undang-Undang tersendiri merupakan solusi yang tepat untuk pengaturan ODR di Indonesia. Mengenai hukum acara ODR itu sendiri nantinya mengacu pada UNCITRAL Technical Notes on ODR.