Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi European Union dan Kerja Sama Dengan Negara Ketiga Dalam Mencegah Penyelundupan Orang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kebijakan Migrasi European Union dan kerja sama dengan negara ketiga dalam mencegah penyelundupan orang dengan menggunakan tinjauan hukum internasional.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat sederhana yang logis guna memperoleh solusi terkait suatu permasalahan hukum.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.Bentuk Kebijakan Migrasi European Union terdiri dari empat pilar yaitu pilar pertama berfokus untuk mengurangai insentif dalam migrasi tidak teratur, pilar kedua yaitu peningkatan keamanan perbatasan, pilar ketiga yaitu penerapan program suaka bersama, dan pilar keempat yang berfokus pada pembuatan kerangka kerja baru terkait migrasi legal. 2.Bentuk kerja sama European Union dengan negara ketiga terdiri dari ekstrateritorial yaitu tindakan yang berbasis pada kerja sama untuk memerangi penyelundupan orang di luar perbatasan European Union. Kebijakan Migrasi European Union identik dengan kerangka kooperatif yang melibatkan banyak pihak yaitu Eruropean Union, negara anggota, badan European Union, dan negara ketiga. Informalitas merupakan suatu bentuk penghindaran prosedur formal serta tidak adanya dasar hukum konkrit untuk menerapkan tindakan penahanan. Kerja sama dengan negara ketiga termasuk dalam kategori informalitas.