TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang
dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan lainnya, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripitif.
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu bahwa Tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dikualifikasian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ). Dalam perkara kasus tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp
telah tepat dan dari segi penerapan hukum materil terdakwa telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 3 ayat (3) juncto. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah, Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.