TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI BURUH DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana mempekerjakan
anak sebagai buruh dan penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan
anak sebagai buruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan di
Polrestabes Makassar.
Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data dan informasi yang
diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait
dan korban. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah penelitian
yang dilakukan di lapangan dengan obeservasi di lokasi penelitian dan
melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan pihak
instansi terkait, warga, dan korban. Data yang diperoleh, baik data primer
maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya
dengan penelitian ini.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa tidak semua
yang mempekerjakan anak termasuk dalam perbuatan tindak pidana,
yang termasuk dalam tindak pidana adalah pelaku yang mempekerjakan
anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni anak
yang bekerja, hanya boleh dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan proses perkembangan anak
serta anak hanya dapat bekerja maksimal 3 jam per hari,dilakukan pada
siang hari dan di bawah persetujuan serta pengawasan langsung orang
tua.
penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap tindak pidana mempekerjakan anak masih belum efektif di Kota
Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di
berbagai sektor industri namun tidak satupun dari pelaku yang
mempekerjakan anak yang di berikan sanksi pidana padahal
mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku adalah termasuk dalam tidak pidana serta ini akan menambah
lebih banyak lagi jumlah pekerja anak karena kurangnya ketegasan dari
pihak yang berwenang dalam mengatasi dan menindak lanjuti para
pelaku tersebut.