PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan
menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang
memadai karena itu pada pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37
yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas
terhadap delik tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi,
namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan
beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khususan, maka
penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para
penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di
undangankannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian
Terbatas dan Berimbang.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Metode pengumpulan
data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan di kantor
Pengadilan Negeri Makassar, dan melalui penelitian kepustakaan (library
research) terhadap peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar,
literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang
relevan dengan rumusan masalah ini.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan untuk
mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam persidangan di
pengadilan sangat jarang ditemukan penerapan pembuktian terbalik
dalam artian aturan mengenai penerapan pembuktian terbalik ini tidak
berjalan secara efektif sehingga perlu diadakan perubahan terhadap
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penerapan
pembuktian terbalik ini.