Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.JKT.UTR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyambunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan menonjolkan pendekatan secara yuridis-normatif, sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumberdari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, literatur-leteratur, jurnal, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang di teliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1) Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam putusan Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.JKT.UTR, sudah tepat memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam Pasal 13 huruf C peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan terdakwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sepanjang hal meringankan tersebut masih ada, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan hal tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.JKT.UTR, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melawan hukum dalam melakukan tindak pidana terorisme yang mana tindakan terdakwa merupakan tindakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime), serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan meringankan terdakwa dalam hal menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.