Analisis yuridis terhadap turut serta dalam tindak pidana korupsi alat konstruksi pembuatan jalan Studi kasus Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks

ABSTRAK
AM NAUFAL MAULANA, (B111 15 079), “Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan” (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks), dibawah bimbingan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum materil pada turut serta dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks
Tipe penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan nomor perkara: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan dan Studi Dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi alat konstruksi pembuatan jalan diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur setiap orang dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah menurut pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1., KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya. Yang mana seharusnya lebih mengutamakan terlebih dahulu dalam dakwaan primernya.