Politik Birokrasi Pembentukan Wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Selatan = The Establishment Bureaucratical Politics of the FMU in South Sulawesi Province

HERMIN SELENG LISULEMBANG. Politik Birokrasi Pembentukan Wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Muhammad Alif KS dan Supratman)
Pembangunan KPH ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian hutan. KPH diharapkan mampu mempercepat pembangunan kembali sumberdaya hutan yang secara konseptual telah berlangsung dari Tahun 2017. Tantangan terberat yang dihadapi adalah ketidak pastian wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik birokrasi formal dan informal, menganalisis ekonomi politik birokrasi dalam pembentukan wilayah KPH di provinsi sulawesi selatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Mei sampai Agustus 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi berperan, wawancara mendalam terhadap pejabat terkait dan studi pustaka penelusuran terhadap dokumen-dokumen. Data dianalisis menggunakan tradisi weberian untuk mengungkap fakta-fakta, terutama mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pembentukan lembaganya.

Hasil penelitian menemukan politik birokrasi formal meliputi eselonisasi yang lemah, peran pemerintah pusat masih sangat dominan, wilayah kelola KPH tidak sama, keterbatasan SDM, program/kegiatan KPH mengacu pada kegiatan dinas kehutanan provinsi dan keterbatasan anggaran serta pembagian aggaran yang tidak proporsional. Politik birokrasi informal bahwa terdapat usaha untuk memperebutkan otoritas wilayah kelola dan politik akomodasi jabatan serta ada usaha untuk memperoleh lebih banyak insentif dari aktor eksternal serta keengganan pemerintah kabupaten menyerahkan aset bidang Kehutanan kepada pemerintah provinsi, masih terdapat Rp. 14.113.279.269.63 aset provinsi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. Ekonomi politik pembentukan wilayah KPH meliputi keterlambatan fase organisasi, kerugian biaya perencanaan yang telah diinvestasikan sebesar Rp.1.726.871.349, pertambahan biaya RP 28.808.408.000, EFT bisa menjadi solusi pembiayaan bagi operasionalisasi KPH
Keywords : Politik Birokrasi, Ekonomi Politik, Kesatuan Pengelolaan Hutan