ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016-2021

SUHARTINA M. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Dibimbing oleh Yohanis Rura dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Bidang Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2016-2021 yang dapat dilihat dari perbandingan antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah yang terdiri dari RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD. SKPD yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju selaku leading sector bidang pembangunan infrastruktur daerah. Penilaian konsistensi antara program dilakukan dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dan faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi ditemukan melalui wawancara mendalam kepada beberapa narasumber teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada bidang pembangunan infrastruktur daerah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat konsistensi terendah adalah pada dokumen RPJMD dan RKPD dengan persentase konsitensi sebesar 76.46 persen. Sedangkan tingkat konsistensi tertinggi dari dokumen perencanaan dan penganggaran adalah pada PPAS dan APBD yang dalam 6 tahun pelaksanaan anggaran memperlihatkan konsistensi “sangat baik” dengan persentase 100 persen. Inkonsistensi yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjadi dikarenakan (a) kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mempedomani perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman penganggaran, (b) adanya konflik kepentingan yang dapat mengubah arah prioritas pembangunan daerah, (c) terjadinya kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dan direncanakan sebelumnya, (d) belum adanya payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai pedoman teknis perencanaan dan penganggaran, (e) adanya keterlambatan penerbitan regulasi perencanaan anggaran seperti petunjuk teknis pelaksanaan program intervensi Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur perencanaan di daerah.