PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Makassar. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan disamping data, digunakan juga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis pada data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang telah diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Dan pornografi di atur di dalam Undang – Undang ITE dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda (2). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 telah sesuai majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Alfiansyah Alias Iyan Bin Saum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan konten pornografi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan di atur dalam pasal 4 Ayat (1) huruf d Pasal 29 UU Pornografi.