PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGATURAN JABATAN NOTARIS

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 2) untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana rumusan ketentuan pidana, perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .
Tipe penelitian normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statute/legal approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Analisis data secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris harus memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Aspek filosofi bersandar pada postulat hukum bahwa “tidak ada profesi yang kebal hukum”. Aspek sosiologi bersandar pada kenyataan akan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris memungkinkan notaris rawan terjerat tindak pidana apabila notaris menerbitkan akta melanggar aspek formil dan materil. Aspek yuridis bersandar pada kenyatan banyaknya notaris terjerat tindak pidana dalam pembuatan akta. Apakah tindak pidana umum dalam KUHPidana maupun tindak pidana khusus seperti Tipikor, Pencucian Uang (TPPU) maupun perpajakan. 2) Rumusan pencantuman ketentuan pidana dan sanksi pidana dalam UUJN dengan cara memasukan klausul “Ketentuan Pidana” dalam bagian tersendiri (dalam bentuk BAB “Ketentuan Pidana”) yang didalamnya memuat jenis perbuatan dan sanksi pidananya. Perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana umum dihubungkan dengan pasal tertentu dalam KUHPidana. Sementara Perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana khusus (diluar KUHPidana) dihubungkan dengan pasal tertentu dalam undang-undang khusus pula seperti UU Tipikor, UU TPPU,dan UU Tata Cara Perpajakan.