PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG MINUMAN KERAS DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) untuk mengetahui dan
menjelaskan bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi
Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Pegunungan Bintang, (2)
untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi
DPRD dalam melakukan fungsi Pengawasan terhadap Implementasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten
Pegunungan Bintang.
Penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum sosioyuridis. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak dari nara sumber di lokasi penelitian. Data
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya dengan bertitik
tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui
pembahasan dalam bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD
terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pengawasan merupakan
bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD
terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah
melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan
dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari
internal dewan dan dari luar dewan.