ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARRU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru? (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru?
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Barru. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan telaah
dokumen, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Kartu keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru
dijalankan sebagai turunan dari “Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Kependudukan dan
Catatan Sipil” dan dilaksanakan melalui ”Program Penataan Administrasi Kependudukan”.
Kebijakan tersebut pula merupakan turunan atau hasil ekstraksi visi dan misi organisasi
sehingga seluruh bentuk pelayanan kepada publik melalui SKPD ini, secara fundamental
dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan
Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kab. Barru. Analisa menunjukkan bahwa bila implementasi kebijakan pelayanan KTP
dan KK dirujuk sebagai pelaksanaan Perda tersebut, maka implementasi kebijakan pelayanan
KTP dan KK dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun dari gambaran implementasi
kebijakan pelayanan KTP dan KK tersebut, diperoleh dua hal yang mengemuka sebagai
tuntutan warga selaku konsumen layanan yakni; pertama, soal kesederhanaan pelayanan.
Kedua, soal efisiensi pelayanan. (2) Ada dua hal yang menjadi factor berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan pelayanan KTP dan KK di Kabupaten Barru yakni; masalah performa
keperibadian personil aparatur, pada level penerima pelayanan atau masyarakat, secara
awam disebut sebagai kekurangramahan. Faktor lainnya adalah kepekaan Personil. Secara
umum, personil aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikatakan kurang
peka. Buktinya terutama tampak dalam kaitannya dengan respon terhadap aspirasi
masyarakat yang memperoleh layanan di kantor ini. Keluhan langsung warga yang
mengharapkan agar disiapkan jajaran kursi antrian, tidak mendapat perhatian. Padahal sudah
diusulkan sejak setengah tahun sebelumnya.