PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada
dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna
narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi mengunakan narkotika setelah
selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.
Dalam sistem Hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap
pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim pada beberapa tahap yang perlu
dilakukan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai perkara penuntutan di
Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana
yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui
persidangan. Permsalahan dalam tulisan ini adalah apakah yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap serta bagaimana
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di
Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis.
Pengumpulan data primer dilakukan langsung ke lapangan dengan wawancara
dan mempelajari -berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahhan lainnya yang
ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.
35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Adapun terdapat beberapa
kelemahan oleh hakim yang mengakibatkan tidak tercpainya tujuan
pemidanaan yaitu sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.
Pertimbangan yang dilakukanoleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika ini didasari pertimbangan yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu
dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim
dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya
berupa kendala teknis di persidangan.