ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PARTAI POLITIK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana aspek
hukum penerapan prinsip transparansi terhadap bantuan keuangan
Pemerintah Daerah bagi Partai Politik, (2) mengetahui bagaimana aspek
hukum penerapan prinsip akuntabilitas terhadap bantuan keuangan
Pemerintah Daerah bagi Partai Politik, (3) mengetahui faktor-faktor yang
menghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam
pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah bagi Partai Politik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang dilakukan di Kabupaten
Tana Toraja. Data dikumpulkan dari responden secara sample kepada pihak
yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pengelolaan bantuan
keuangan oleh partai politik. Data primer diperoleh dengan cara interview dan
kuisioner sedangkan data sekunder dengan kajian kepustakaan. Data dan
informasi hasil penelitian kemudian akan dipaparkan secara deskriptif
analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal berikut : (1) penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas terhadap bantuan keuangan Pemerintah
Daerah bagi Partai Politik di Kabupaten Tana Toraja belum optimal, (2)
penerapan prinsip akuntabilitas terhadap bantuan keuangan Pemerintah
Daerah bagi Partai Politik di Kabupaten Tana Toraja belum optimal, (3)
Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas terhadap bantuan keuangan Pemerintah Daerah bagi Partai
Politik di Kabupaten Tana Toraja antara lain keterbatasan kuantitas dan
kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana pendukung
kegiatan pembinaan Partai Politik.