TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA MOPAH MERAUKE DI KABUPATEN MERAUKE

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Bandar Mopah Merauke yang dilakukan dengan membebaskan tanah hak
ulayat masyarakat Adat. Dan menjelaskan manfaat pengadaan tanah tersebut bagi Pemda
dan Masyarakat Merauke.
Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan kabupaten Merauke, Departemen
Perhubungan Bandar Udara Mopah Merauke dan Ketua LMA Marind Imbuti Merauke,
dengan mengumpulkan data secara primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan
melakukan wawancara dan kuisioner terhadap nara sumber dan data sekunder diperoleh
dari penelitian perpustakaan dan dokumentasi berupa arsip yang ada. Setelah
mendapatkan data yang diperlukan data diolah dan dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan
Bandar Udara Mopah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 yaitu dengan melakukan pembentukan penitia pengadaan tanah, musyawarah dan
ganti rugi. Walaupun kemudian timbul kendala-kendala dalam masalah ganti rugi
semuanya dapat diselesaikan dengan baik yaitu melalui musyawarah dan jalur
hukum.Dari hasil penelitian ternyata Pemda Telah membayar seluruh ganti rugi pada
masyarakat adat.
Berdasarkan pada kenyataan diatas Peneliti menyarankan: (1) Pembangunan Bandar
Mopah dipercepat agar dapat menerima kedatangan pesawat lebih banyak dengan
demikian Pemda dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di
Merauke, (2) Pemda dapat memasukan pesawat yang lebih besar ( karena sekarang
bandar Mopah sudah sangat luas ) sehingga penerbangan bisa lebih cepat.dengan
datangnya pesawat yang lebih banyak dan lebih besar , berarti mereka telah memberikan
kontribusi bagi Pemda dan masyarakat Merauke karena mereka harus membayar pajak
dan dari penghasilan pajak tersebut Pemda dapat menggunakannya untuk pembangunan
di Kabupaten Merauke. (3) sebaiknya biaya ganti rugi tidak diberikan dalam bentuk uang
tetapi masyarakat direlokasikan ketempat pemukiman baru.