KEDUDUKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KUASA PIHAK PERBANKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkritisi (1) kedudukan APHT yang tidak mencantumkan kuasa pihak perbankan. (2) tanggung jawab PPAT atas kelalaiannya dalam membuat APHT, yang di komparisi akta tidak mencantumkan kuasa pihak perbankan.
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, untuk memperoleh bahan hukum digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum, serta bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembuatan akta oleh PPAT wajib membuat APHT sesuai pedoman tata cara pengisian berdasarkan Pasal 96 angka (1) huruf f sebagaimana lampiran VIb PERKABAN 8/2012, adanya kesalahan atas kelalaian PPAT dalam pembuatan APHT sesuai dengan penelitian kasus penulis menyebabkan APHT yang dibuat oleh PPAT XX Kota Makassar menjadi batal demi hukum, dikarenakan APHT tersebut terdapat ketidaksesuaian petunjuk pengisian yang dimana tidak mencantumkan surat kuasa pihak perbankan, dikomparisi APHT sebagai dasar hukum dalam bertindak mewakili direksi perseroan perbankan. (2) PPAT dalam pembuatan APHTnya wajib mengikuti pedoman penulisan sebagai dasar acuan dalam pembuatan Aktanya, sehingga apabila APHT tersebut menjadi cacat yang mengakibatkan batal demi hukum, konsekuensi atas tindakan kelalaiannya tersebut pihak yang mengalami kerugian, mampu melakukan langkah tindakan atas kerugian yang dideritanya, dengan tuntutan secara perdata terhadap PPAT yang bersangkutan, salah satunya mengganti segala kerugian yang di akibatkan oleh PPAT tersebut. Pihak yang dirugikan juga dapat memberikan pengaduan kepada Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) PPAT, agar PPAT yang bersangkutan diberikan sanksi atas kelalaian yang dilakukan terhadap APHT yang dibuatnya.