PENGARUH KLAIM KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN WILAYAH LAUT

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis klaim kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan atas delimitasi wilayah negara di laut; menelaah dan menganalisis status dan pemanfaatan perbatasan wilayah laut yang belum ditetapkan sebagai alternatif penyelesaain sementara: dan mengkonstruksi penyelesaian sengketa penetapan batas wilayah laut jika terjadi tumpang tindih klaim (overlapping claim).
Metode hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen hukum internasional terutama hukum laut internasional dengan mengunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) pada bahan hukum primer dan data yang dikaji dan dianalisis substansinya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa klaim kedaulatan Indonesia menunjukan komitmen politik maupun hukum Indonesia terhadap kepemilikan wilayah negara di laut. Klaim kedaulatan menyebabkan tumpang tindih kliam yang berpotensi melahirkan sengketa kedaulatan teritorial. Klaim kedaulatan menghambat delimitasi wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Hambatan delimitasi Indonesia terkait dengan isu kedaulatan teritorial dan keamanan, perbedaan penerapan prinsip dan metode garis pangkal dan perbedaan interpertasi hukum dalam penetapan zona maritim tertentu. Pemanfaatan dan pengembangan bersama wilayah laut yang belum ditetapkan merupakan solusi sementara penyelesaian sengketa penetapan delimitasi wilayah laut. Pengembangan bersama dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya alam, penegakan hukum, perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi nelayan tradisional. Equitable principle dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang relevan adalah guna mencapai solusi yang equitable terutama bagi negara kepulauan dan negara pantai.