Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang

MUSTAHAR, Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang (dibimbing oleh Ahmadi Miru, Anwar Borahima, Nurfaidah Said).
Penelitian bertujuan untuk (1). Menemukan dan merumuskan makna irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2). Mengevaluasi bentuk dan prosedur pembuatan akta pengakuan utang (3). Menemukan syarat akta pengakuan utang sehingga layak disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empirik. Penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian empirik dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pembuatan akta pengakuan utang dan pihak yang mempergunakan akta pengakuan utang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Hakikat kalimat sakral “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di kepala akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris adalah bermakna sumpah untuk notaris berbuat adil dalam proses pembuatan akta sehingga tidak hanya untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah untuk debitor bermakna tekad untuk melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh membayar utang. Sumpah untuk kreditor bermakna bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi dilakukan dengan pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan. (2). Praktik pembuatan akta pengakuan utang oleh notaris yang hanya menempatkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala salinan grosse akta pengakuan utang dan tidak ditempatkan pada minuta akta mengakibatkan tidak layak diberikan titel eksekutorial karena tidak sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengatur bahwa surat asli akta pengakuan utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia memakai perkataan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepalanya.
Grosse salinan akta pengakuan utang yang tidak sama kata demi kata yang terdapat dalam minuta akta, bukan merupakan salinan akta berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN. (3). Pasal 224 HIR/258 Rbg dan Pasal 55 UUJN tidak mengatur secara lengkap tentang isi akta pengakuan utang yang wajib dicantumkan yaitu jumlah utang yang dapat ditentukan saat permohonan eksekusi, uraian tentang objek jaminan dan saat lahirnya kekuatan eksekutorial. Praktik kenotariatan menimbulkan berbagai bentuk akta pengakuan utang sehingga tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditor dalam proses eksekusi.