TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

ADIS NEVI YULIANI, Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (dibimbing oleh Marwati Riza, Andi Muhammad Sofyan, Muhadar).
Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pengaturan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer, (2). Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, (3). Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilengkapi data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalu wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengaturan tersebut menjadi suatu dasar hukuman ketika militer melakukan tindak pidana insubordinasi sehingga prajurit TNI dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta berpegang teguh pada Sapta Marga dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Atasan, (2). Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dewasa ini terbilang berjalan tidak efektif berdasarkan penerapan hukum oleh Oditur militer yang cenderung menuntut pelaku terlalu ringan sehingga menimbulkan disparitas antara tuntutan dengan ancaman sanksi dalam KUHPM, (3). Reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai insturmen hukum militer di Indonesia adalah dengan melakukan penambahan frasa insubordinasi pada Pasal 105 KUHPM atau mencabut pasal tersebut sehingga tidak mengandung pemborosan makna. Selain itu penambahan sanksi minimum khususnya pada pasal-pasal insubordinasi juga perlu dicantumkan sehingga tidak terjadi disparitas dalam tuntutan Oditur Militer.