Analisis Penerapan Pengeditan Gen Manusia (CRISPR-Cas9) pada Pasien Obstetri dan Ginekologi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

MUHAMMAD ASWAR BASRI (B011181076) dengan Judul “Analisis Penerapan Pengeditan Gen Manusia (CRISPR-Cas9) pada Pasien Obstetri dan Ginekologi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Di bawah bimbingan (Amir Ilyas) sebagai pembimbing utama dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi penerapan pengeditan gen manusia (CRISPR-Cas9) sebagai tindakan rekayasa genetika dan menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengeditan gen manusia sebagai metode pengobatan terbarukan dan tindakan medis khusus bagi pasien obstetri dan ginekologi.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer diantaranya UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal lokal dan jurnal asing, pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) penerapan pengeditan gen manusia (CRISPR-Cas9) pada pasien obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari rekayasa genetika, tetapi merupakan rekayasa genetika yang tidak diperbolehkan apabila ditinjau dari bioetik, kode etik kedokteran, hukum islam (sudut pandang agama), hukum positif yang berlaku di Indonesia (hukum pidana dan hukum kesehatan), serta hak asasi manusia. 2) perjian terapeutik akan menjadi landasan dari praktik pengeditan gen manusia ini apabila diterapkan pada manusia dan masuk ke ranah resultaat verbintenis, kemudian apabila terjadi inkonsistensi antara harapan dan hasil penyuntingannya dapat memicu lahirnya sengketa medis, pasien obstetri dan ginekologi sebagai objek uji coba pengembangan teknologi ini juga merupakan bentuk eksploitasi dan malpraktik medis yang akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.