REKONSTRUKSI FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menemukan hakikat fungsi anggaran DPRD, menjelaskan dan menemukan lingkup kewenangan DPRD dalam membahas RKUA, RPPAS, dan RAPBD, serta menjelaskan dan menemukan mekanisme pembahasan RKUA, RPPAS dan RAPBD yang tepat di masa mendatang yang tepat untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi dan disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan simpulan. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, hakikat fungsi anggaran DPRD adalah pengawasan a priori, yaitu pengawasan terhadap penganggaran dan belanja daerah (control of budgeting). Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara membahas (termasuk menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahanperubahan) RKUA, RPPAS dan RAPBD melalui ukuran konsisten perencanaan dan penganggaran. Kedua, lingkup wewenang DPRD membahas RKUA, RPPAS dan RAPBD terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan kerasionalan proyeksi pendapatan berdasar basis perhitungan yang terobjektivasi, kesesuaian program dan kegiatan dalam RPPAS dengan yang di RKPD, keterpenuhan pendanaan prioritas pembangunan termasuk untuk belanja yang diamanatkan (mandatory spending), serta sumber dan penggunaan pembiayaan untuk menutup defisit dan membiayai pengeluaran pembiayaan yang menjadi kewajiban daerah. Ketiga, mekanisme pembahasan anggaran yang tepat untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran ialah menyatukan pembahasan RKUA, RPPAS dan RAPBD dalam satu tahapan pembahasan sehingga menghasilkan dokumen anggaran dalam sebuah Perda.