Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Jika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah akibat jika ada salah satu pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli meninggal dunia dan upaya dalam penyelesaian perjanjian jika salah satu pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli meninggal dunia.
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis data menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akibat hukum jika terdapat salah satu pihak yang meninggal dalam PPJB, pembeli tidak dapat memperoleh haknya disebabkan pihak developer ataupun pasangannya meninggal dunia, sedangkan syarat penandatanganan AJB harus ditandatangani oleh developer dan pasangannya karena sertifikat yang diperjanjikan dalam PPJB atas nama pribadi developer, maka pembeli dapat menghubungi developer dan ahli warisnya untuk meminta tanggung jawab dan itikad baik untuk menandatangani AJB. Dalam hal terdapat ahli waris yang masih dibawah umur, maka developer diminta untuk mengurus penetapan ahli waris pada pengadilan. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian PPJB yang kreditnya sudah lunas, jika salah satu ahli waris dari pihak developer tidak menemukan kesepakatan dalam musyawarah yang tentunya memperlambat proses AJB, maka pembeli dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan (developer dan bank pemberi KPR) dengan melampirkan bukti PPJB dan bukti lainya berupa kuitansi pembayaran, surat pesanan rumah, perjanjian kredit, pembeli melakukan gugatan kepada ahli waris penjual (developer) untuk mematuhi PPJB dan menandatangani akta jual beli.