FUNGSI NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PEMBUATAN AKTA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Notaris dalam upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan dan menganalisis pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk menghasilkan preskripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Notaris dalam pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum terkait dengan apa itu benturan kepentingan dan bagaimana dampaknya ke depan terkait dengan akta yang dibuat. Dengan menjalankan kewenangannya untuk memberikan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam sebuah akta yang dibuat Notaris, maka notaris telah berperan serta pula dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang kenotariatan itu sendiri; dan (2) Pelaksanaan wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan dilakukan pada saat klien datang menghadap. Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang mana Notaris berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum yang merupakan salah satu komponen berfungsinya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman.