PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penerapan pelayanan kesehatan perseorangan dalam rangka perlindungan hukum warga negara yang belum terdaftar dalam sistem jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan. Serta untuk mengkaji dan dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum Negara terhadap warga Negara dalam BPJS Kesehatan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya pada Rumah Sakit Labuang Baji Makassar dan Rumah Sakit Haji Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekni pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pelayanan kesehatan perseorangan dalam rangka perlindungan hukum warga negara yang belum terdaftar dalam sistem jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan adalah hanya terbatas pada penyediaan fasilitas kesehatan, sehingga Pemerintah tidak menghadirkan suatu perlindungan hukum berupa jaminan sosial kepada seluruh masyarakat melainkan hanya menghadirkan asuransi kesehatan dalam bentuk gotong royong, yang berakibat pada konsekuensi bahwa orang yang tidak terdaftar tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Padahal perlindungan hukum yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.(2) Faktor penghambat pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum negara terhadap warga negara dalam pelayanan kesehatan adalah (a) permasalahan administrasi pendaftaran dan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan; (b) pembayaran premi; (c) kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan non BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Kesehatan; dan (d) akses pelayanan kesehatan non BPJS Kesehatan lebih mudah dibandingkan BPJS Kesehatan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Warga Negara; Belum Terdaftar; BPJS Kesehatan.