DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana penggunaan surat palsu dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya serta studi lapangan menggunakan teknik wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil dan Formil terhadap perkara 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 2) Dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara hukum hakim harus mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, karena hakimlah yang bertanggung jawab memasukkan dan menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal Justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social Justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice).