IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENYEDIAAN JALUR SEPEDA DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyediaan Jalur Sepeda di Kota Makassar dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan yang dilakukan pemerintah kota Makassar terhadap penyediaan jalur sepeda menurut peraturan yang berlaku.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menjadikan fakta sosial, fenomena sosial dari trend bersepeda dan penyediaan jalur sepeda dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum yang menjadi objek penelitian dengan fokus kajian pada studi terhadap sikap dan perilaku individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data empirik yang merupakan hasil wawancara langsung dengan pejabat pemerintah terkait serta data sekunder berupa data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bacaan terkait penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar serta beberapa Komunitas Sepeda di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dsampaikan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan terkait penelitian ini.
Hasil dari Penelitian ini, yaitu: 1) Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyediaan Jalur Sepeda di Kota Makassar belum terlaksana sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan dan 2) Faktor yang menjadi penghambat belum tersedianya jalur sepeda di Kota Makassar adalah faktor hukum. Adapun yang menjadi akibat hukum dari tidak tersedianya jalur sepeda di Kota Makassar adalah dengan tidak tersedianya regulasi terkait jalur sepeda di Kota Makassar memiliki akibat hukum yaitu ketidakpastian hukum sehingga kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum.